LANDASAN TEORITIS

Rasio CAMEL

Tugas Bank Indonesia antara lain mempertahankan dan memelihara sistem yang sehat dan dapat dipercaya dengan tujuan menjaga kondisi perekonomian. Untuk itu Bank Indonesia selaku bank sentral dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran pernilaian tingkat kesehatan bank. Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menggunakan rasio keuangan model CAMEL (Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah).

Rasio model CAMEL terdiri dari dari komponen Capital, Asset quality, Management, Earning dan Liquidity. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah komponen capital digunakan untuk menilai tingkat kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Komponen asset quality digunakan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul. Komponen management digunakan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Komponen earnings digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Sedangkan komponen liquidity digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul (Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS).

Rasio model CAMEL juga dipakai dalam penelitian Payamta dan Machfoedz (1999), Nasser dan Aryati (2000), Nasser (2003) dan Zahara dan Veronica (2009). Rasio ini terdiri dari CAR, RORA, ROA, NPM dan LDR. Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan perbandingan ekuitas dengan total asset (Bastian dan Suhardjono, 2006). Rasio RORA (Return On Risked Asset) diperoleh dari perbandingan laba sebelum pajak dengan aktiva produktif, rasio ini menunjukkan profitabilitas bank (Zahara dan Veronica, 2009). ROA (Return On Asset) menunjukkan perbandingan laba sebelum pajak dengan aset. Sedangkan NPM (Net Profit Margin) diperoleh dari perbandingan laba operasi dengan pendapatan (Bastian dan Suhardjono, 2006). Rasio RORA, ROA dan NPM menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasional. Sedangkan LDR (Loan to Deposit Ratio) merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan dengan jumlah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari nasabah melalui produk-produk bank antara lain giro, call money, deposito, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan, tabungan dan pinjaman yang diterima (Nasser, 2003). Rasio LDR ini digunakan untuk melihat likuiditas bank.

Rasio model CAMEL juga banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk meneliti kinerja di industri perbankan, karena terbukti rasio model CAMEL ini sangat cocok dan akurat untuk digunakan sebagai penilai kinerja di perbankan dan untuk memprediksi tingkat kegagalan. Di Amerika, Sinkley (1992) dalam Mongid (2000) telah sukses mengidentifikasi dan mendeteksi hampir semua masalah perbankan selama 15 tahun. Manao (2004) menggunakan rasio Model CAMEL untuk melihat apakah rasio-rasio keuangan yang diukur dengan model CAMEL berbeda secara signifikan antara bank yang sehat dengan bank yang gagal. Selain itu peneliti yang menggunakan rasio model CAMEL ini antara lain; Martin (1997), Payamta dan Machfoedz (1999), Nasser (2003), Murtanto dan Arfiana (2002), Mongid (2004) dan Lesmana (2008).

Rasio CAMEL dan proksi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Zahara dan Veronica (2009). Rasio model ini juga digunakan oleh Nasser (2003) dan Payamta dan Machfoedz (1999) untuk meneliti kinerja perbankan. Sedangkan Zahara dan Veronica (2009) menggunakan model ini untuk mendeteksi adanya manajemen laba di bank syariah, namun hipotesisnya tidak terbukti. Penggunaan rasio model CAMEL dalam penelitian indikasi manajemen laba ini sejalan dengan pemikiran bahwa rasio ini telah terbukti dapat menilai kinerja di industri perbankan dan diyakini kinerja sangat mempengaruhi praktik manajemen laba. Apabila kinerja pada suatu perusahaan buruk, maka akan ada insentif bagi para manajer untuk melakukan tindak manajemen laba, apalagi terkait ketatnya regulasi perbankan di Indonesia (Setiawati dan Naim, 2001, dan Rahmawati dan Baridwan, 2006 dalam Nasution dan Setiawan, 2007). Dan secara umum rasio CAMEL adalah alat efektif dan berguna dalam mengidentifikasi masalah perbankan (Mongid, 2000), sehingga diharapkan juga dapat mendeteksi manajemen laba di bank umum syariah.

--NAZAR-- Maret 25, 2021 New Google SEO Bandung, Indonesia

Rasio CAMEL

Posted by LANDASAN TEORITIS on Kamis, 25 Maret 2021

Peraturan dan Perundang-undangan Terkait Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1 tersebut, yang dimaksud Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebaliknya Bank Pembiayaan Syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperbolehkan Bank Umum Konvensional mempunyai Unit Usaha Syariah atau sering disebut UUS. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah.

Unit Usaha Syariah dapat berkembang menjadi Bank Umum Syariah. Jadi dapat dikatakan Unit Usaha Syariah merupakan cikal bakal Bank Umum Syariah (Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Pasal 1 Ayat 9). Namun tidak semua bank syariah berawal dari Unit Usaha Syariah, contohnya Bank Muamalat. Bank ini berdiri langsung berbadan hukum Bank Umum Syariah. Adanya Unit Usaha Syariah merupakan bukti komitmen pemerintah dalam usahanya mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk aturan mengenai dual banking system di perbankan konvensional. Peraturan ini memperbolehkan Bank Umum Konvensional untuk menjalankan usaha syariah melalui Unit Usaha Syariah tersebut.

Akuntansi Perbankan Syariah

Akuntansi dalam hukum Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak dan kewajiban secara adil (Harahap, dkk., 2006). Seperti tercantum dalam Surat Al Baqoroh ayat 282, “Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. Allah juga telah berfirman, “Celakalah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, mereka kurangi” (QS 83: ayat 1-3). Dalam hadist juga disebutkan, “Hai, hambaKu, Aku telah haramkan bagiku kezaliman dan telah mengharamkannya diantara kamu, jadi janganlah menindas satu sama lain”. Pada tahun 1999 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution mengeluarkan buku berjudul “Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions”, buku ini merupakan revisi dari buku sebelumnya, sehingga cakupannya lebih luas, tidak hanya akunting dan auditing tetapi juga Governance serta terdapat perubahan cakupan organisasi tersebut

Organisasi dan ruang lingkup tanggung jawab Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dalam buku “Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions” adalah :

1. Majelis Umum, merupakan pihak yang mempunyai wewenang tertinggi, terdiri dari anggota pendiri dan anggota bukan pendiri, dan bertemu minimal setahun sekali.

2. Dewan Pengurus, diangkat oleh Majelis Umum yang mewakili badan pengatur dan pengawas, lembaga-lembaga keuangan Islam, dewan pengawas syariah, profesor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi dan auditing, akuntan resmi (certified accountant) dan para pemakai lembaga keuangan-lembaga keuangan Islam.

3. Badan Standar Akuntansi dan Auditing, diangkat oleh Dewan Pengurus yang mencerminkan berbagai kategori yaitu badan pengatur dan pengawas, lembaga-lembaga keuangan Islam, dewan pengawas syariah, professor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi akuntansi dan atau yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi dan auditing, akuntan resmi, dan para pemakai laporan dari lembaga-lembaga keuangan Islam.

4. Dewan Syariah, diangkat oleh Dewan Pengurus dan mempunyai wewenang untuk memeriksa laporan akuntansi dan auditing yang diusulkan, standar praktek dan pedoman praktek dari sudut pandang syariah serta memeriksa setiap pertanyaan yang diterima oleh AAOIFI yang berhubungan dengan masalah-masalah syariah.

5. Komite Eksekutif, anggota yang mempunyai kekuasaan untuk memeriksa rencana jangka pendek dan jangka panjang yang dibuat oleh Badan Standar, anggaran tahunan AAOIFI, peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan komite dan gugus tugas dan penunjukkan konsultan.

6. Sekretariat Umum, mengkoordinasi kegiatan badan-badan berikut ini dan bertindak sebagai rapporteur dari Majelis Umum, Dewan Pengurus, Badan Standar, Komite Eksekutif, Dewan Syariah dan sub komite. Selain itu Sekretariat Umum juga mengawasi studi yang berkaitan dengan pembuatan laporan, standar dan pedoman akuntansi dan auditing serta menguatkan hubungan AAOIFI dan organisasi-organisasi lain dan mewakili AAOIFI pada konferensi, seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah.

Perbedaan Akuntansi Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Postulat/

Prinsip

Akuntansi Konvensional

Akuntansi Syariah

Entitas

Pemisahan antara bisnis dan

pemilik

Entitas didasarkan pada

pembagian laba firma, tidak memiliki kewajiban terpisah

Going

Concern

Bisnis terus beroperasi sampai

tujuan tercapai

Kelangsungan usaha

tergantung pada kontrak persetujuan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bagi hasil

Periode

Akuntansi tidak dapat

menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan untuk mengukur sukses perusahaan

Tahun hijriyah untuk

perhitungan zakat terkecuali untuk sektor pertanian berdasarkan musim panen

Unit

Pengukuran nilai moneter

Kuantitas atau harga pasar

untuk ternak, barang pertanian dan emas untuk memenuhi kewajiban zakat

Full

Disclosure

Untuk tujuan pengambilan

keputusan

Untuk menunjukkan kewajiban

kepada Allah, sosial dan individual

Objektivitas

Kepercayaan terhadap

pengukuran yaitu bebas dari segala bias subjektif

Seperti sifat rahman yaitu

kesadaran bahwa kita memenuhi kewajiban keuangan dan non keuangan untuk ridho Allah

Materialitas

Berkaitan dengan kepentingan

informasi terhadap pengambilan keputusan

Berkaitan dengan pengukuran

yang adil pemenuhan kewajiban kepada Allah, sosial dan individual

Konsistensi

Catat dan laporkan sesuai

GAAP

Mencatat dan melaporkan

secara konsisten berdasarkan prinsip syariah

Konservatisme

Memiliki teknik akuntansi yang

memberikan pengaruh paling kecil terhadap pemilik

Memilih teknik akuntansi yang

paling menguntungkan masyarakat, misalnya memilih angka yang lebih besar untuk pembayaran zakat.

Sumber: Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syariah, Harahap (2001) dalam Fofana (2008).

Perbedaan Laporan Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan Keuangan Bank

Konvensional

1. Neraca

2. Laporan Laba Rugi

3. Laporan Arus Kas

4. Laporan Perubahan Ekuitas

5. Catatan atas Laporan Keuangan

6. Laporan Perubahan Dana Investasi

Terikat

7. Laporan Sumber dan Penggunaan

Zakat, Infaq dan Shadaqah

8. Laporan Sumber dan Penggunaan

Dana Kebajikan (Qardhul Hasan)

1. Neraca

2. Laporan Laba Rugi

3. Laporan Arus Kas

4. Laporan Perubahan Ekuitas

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber PSAK No. 31 dan PSAK No. 59 dan 101.

--NAZAR-- Maret 25, 2021 New Google SEO Bandung, Indonesia

LANDASAN TEORITIS

Rasio CAMEL

Posted by LANDASAN TEORITIS on Kamis, 25 Maret 2021

Peraturan dan Perundang-undangan Terkait Bank Syariah

Bank Syariah

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Label

Laporkan Penyalahgunaan

Mengenai Saya

Popular Posts